arnews.id
arnews.id Media Online

RI Larang Tiktok Shop, China Buka Suara

114

arnews – China buka suara usai Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) resmi melarang social commerce seperti Tik Tok Ship untuk berjualan dan melayani Transaksi jual beli.

Duta Besar China untuk Indonesia Lu Kang mengatakan telah memeriksa isu tersebut dengan sejumlah menteri dan para pebisnis. Ia juga memahami keputusan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) soal larangan Tik Tok Shop.

“Kami memahami, sebenarnya komentar Jokowi bahwa, mereka akan berusaha menjaga hakk dan kemaslahatan bagi berbagai usaha kecil menengah di sini,” kata Lu di acara Fertival Kue Bulan di Kedutaan Besar China, Jakarta, Rabu (27/9).

Lu juga menyadari penting bagi pemerintah untuk melindungi hak-hak bisnis masyarakat Indonesia. Namun, ia mengingatkan RI perlu memikirkan Nasib investor.

“Jadi. Menurut kerangka penilaian saya, hal ini sah, sehingga berlaku untuk semua investor. Seperti pemberitaan mesia, hal ini menurut saya, di satu sisi, penting untuk melindungi hak-hak bisnis masyarakat,” katanya.

“Namun di sisi lain, hal ini juga merupakan hal yang perlu diingatkan para e-commerce untuk berusaha menghasilkan, menciptakan lingkungan tempat kita bekerja menjadi lebih menarik bagi para investor, itu juga demi kepentingan masyarakat Indonesia dalam Pembangunan ini,” tambahnya.

Belakangan ini, fenomena Tik Tok Shop meresahkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Barang jualan para pedagang asli Indonesia di marketplace maupun toko offline kalah saing dengan produk Tik Tok yang dibanderol dengan harga murah.

Sejumlah barang yang dijual di Tok Tok Shop juga dituding hasil perdagangan lintas batas alias cross boarder. Jika benar, banjir barang impor tersebut berarti langsung ditawarkan kepada pembeli tanpa melalui proses importasi yang semestinya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan sekitar 21 juta UMKM lokal yang sudah terjun ke marketplace. Namun, pedagang lokal tetap kalah saing dengan banjir barang impor.

“Sehingga dia bisa memberikan informasi kepada produsen UMKM di China yang mau masuk ke Indonesia, sehingga ini suatu ancaman. Karena itu ancaman bagi UMKM. Kita sudah perdagangan bebas, tapi saya kira tiap negara juga perlu melindungi UMKM, jangan sampai kalah bersaing,” kata Teten, pada pertengahan September.

Menanggapi persoalan ini, Zulhas kemudian mengambil sikap dengan melarang jualan di platform tersebut.

Larangan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangaan Melalui Sistem Elektronik yang diundangkan pada 26 September 2023.

Leave A Reply

Your email address will not be published.