arnews – Desakan mundur Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson semakin santer terdengar. Desakan itu tidak lain karena dibawah kepemimpinan Johnson sering kali terperosok dalam skandal sejak beberapa bulan lalu.
Skandal Johnson di awali oleh pelanggarannya terhadap aturan lockdown Covid-19 pada 2020 dan 2021 lalu. Sang Perdanan Menteri dedenda oleh polisi karena melanggar undang-undang lockdown dengan menghadiri dan menggelar pesta.
Johnson juga mendapatkan kritikan lantaran membela anggota parlemen partainya yang mellanggar hukum aturan lpbi. Kenaikan biaya hidup, bahan bakar, hingga sembako juga turut mendorong warga Inggris memberikan kritik tajam kepada pemerintahan Inggris.
Skandal terbaru yang dibuat Johnson adalah dirinya tetap menunjuk seorang annggota parlemen untuk menempati peran di pemerintahan terkait urusan kesejahteraan dan disiplin partai. Padahal, polisi Inggris memberi arahan bahwa politikus itu menjadi subyek pengaduan tentang pelecehan seksual.
Anggota parlemen konservatif, Nail Parsih, juga mengundurkan diri usai tertangkap menonton pornografi di HP saat berada di House of Commons.
Masalah lain yang terus membayangi Inggris yakni biaya hidup yang semakin tinggi, ancaman inflasi, gerakan mogok berbagai serikat pekerja karena upah dan situasi kerja yang buruk.
“Jelas bahwa pemerintahan ini sekarang runtuh,” kata Pemimpin Partai Buruh, Keir Starmer.
Dalam jejak pendapat yang dilakukan YouGov menemukan 69% warga Inggris berpikir Johnson harus mundur sebagai perdana Menteri tetapi untuk saat ini sisa tim Menteri utamanya menawarkan dukungan mereka.
Desakan Johnson untuk mundur ini muncul usai Johnson nyaris tidak lolos dari mosi tidak percaya di antara anggota parlemen Konservatif pada juni lalu.
Mosi itu digelar usai krisis ekonomi yang sedang membayangi Inggris. Namun, ia msih memiliki dukungan di parlemen. Tercatat 211 mendukung Johnson, dan yang tidak mendukung dan memilih untuk dia mundur sebanyak 148 anggota parlemen.
