arnews.id
arnews.id Media Online

PM Baru Inggris Starmer Bakal Dukung Rencana ICC Tangkap Netanyahu

10

arnews – Pemerintah Inggris di bawah Perdana Manteri terpilih Kier Starmer diperkirakan bakal mendukung upaya penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu oleh Pengadilan Pidana Internasioanal (Internasional Criminal Court/ICC).

Partai Buruh Innggris baru saja memenangkan pemilihan umum (pemilu) pada Kamis *4/7) sehingga pemimpinnya, Keir Starmer, menjadi perdana menteri baru menggantikan Rishi Sunak.

Di bawah pemerintahan Starmer, Inggris diprediksi bakal membatalkan argumen hukum terkait ICC yang pernah diajukan oleh pemerintah sebelumnya.

Dilansir dari The Guaridans, dugaan ini mengemuka setelah Starmer dikabarkan mengatakan kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas bahwa Palestina memiliki hak tak terbantahkan untuk menjadi sebuah negara.

Starmer bicara kepada Abbas pada Minggu (7/7), beradasarkan keterangan kantor PM Inggris. Dalam keterangan terpisah, ia juga disebut bicara dengan Netanyahu untuk mendesak sang pemimmpin Zinois itu segara melakukan gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina.

“Dia (Starmer) menambahkan bahwa penting pula untuk memastikan kondisi jangka panjang untuk solusi dua negara sudah ada, termasuk memastikan otoritas Palestina memiliki sarana keuangan untuk beroperasi secara efektif,” demikian keterangan kantor PM Inggris.

Menyusul pembicaraan Starmer dengan kedua pemimpin tersebut, sejumlah pejabat Partai Buruh mengatakan pihaknya percaya ICC memiliki yurisdiksi atas Gaza.

Ini bertentangan dengan argumen hukum yang diajukan pemerintah Inggris sebelum bahwa ICC tak punya yurisdiksi atas Gaza sehingga tak bisa menangkap warga Israel.

Karnena argumen hukum tersebut, ICC akhirnya menunda keputusan terkait perilisan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Menteri pertahanan Yoav Gallant. ICC memberi waktu kepada Inggris hingga 12 Juli untuk mengajukan klaim penuh.

Namun, tampaknya sekarang pemerintah Starmer tak akan melanjutkan proses tersebut, atau bahkan mungkin membatalkan argumen hukum itu.

Menteri Luar Negeri baru Inggris, David Lammy, mengatakan pekan ini diriny akan meninjau isu-isu seperti pendanaan beban bantuan Pelestina (UNRWA) serta nasihat hukum yang diberikan pemerintah sebelumnya bahwa senjata Inggris tidak digunakan Israel untuk melanggar hukum humaniter internasional.

Inggris merupakan salah satu dari segelintir negara menolak mendanai UNRWA setelah mengklaim sejumlah staf UNRWA kemungkinan telah terlibat dalam serangan Hamas 7 Oktober lalu ke Israel.

Inggris mestinya mendanai UNRWA pada Mei, namun pemerintah Partai Konservatif Sunak menyatakan akan menunggu sampai hasil penyelidikan PBB rampung. “Kami memang mengangkat masalah tentang pendanaan kotak pengiriman. Kami juga memiliki kekhawatiran nyata di mana kami tidak menginginkan situasi bahwa kami berkoordinasi terhadap kesulitan luar biasa yang sudah dialami Gaza,” kata Lammy.

Leave A Reply

Your email address will not be published.