Pemerintah Diminta Tetapkan Tanggap Darurat Nasional Kebakaran Hutan Dan Lahan
arnews – Lembaga swadaya masyarakat Pantau Gambut mendorong pemerintah menetapkan tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Mereka menyebut titik panas pada September 2023 seudah mencapai 47.760 titik. Jumlah ini menjadi titik panas terbanyak sepanjang tahun 2023.
“Pemerintah tidak boleh tutup mata pada kondisi ini. Banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan seperti pembuatan status darurat nasional,” kata Campaigner Pantau Gambut Abil Salsabila melalui keterangan tertulis, Jumat (13/10).
Pantau Gambut juga mengusulkan pemeriksaan dan penegakan hukum terhadap Perusahaan yang bermasalah. Mereka pun mendorong pemerintah berkomitmen restorasi serta mengoreksi kebijakan yang mengancam ekosistem gambut.
Direktur Walhi Kalimantan Tengah Bayu Herinata menyoroti kelambatan pemerintah menetapkan tanggap darurat. Dia berkata Pemprov Kalimatan Tengah belum melakukan hal itu meskipun sudah ada empat Kabupaten/kota yang menetapkan status tanggap darurat karhutla.
“Padahal, beberapa daerah seperti Kotawaringin Timur telah meliburkan kegiatan belajar-mengajar dari tingkat taman kanak-kanak hingga SMA selama masa tanggap darurat,” kata Bayu.
Laporan para LSM tentang karhutla serupa dengan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB mencatat kenaikan jumlah titik panas di dua provinsi pada pekan pertama Oktober.
Jumlah titik panas di Kalimantan Tengah menebus 30.792 titik pada 1-7 Oktober. Pada 25-30 September, jumlah titik panas di provinsi itu 25.950 titik.
Titik panas di Kalimantan Barat juga bertambah. Hitspot di Kalbar pada 1-7 Oktober mencapai 5.834, naik dari 4.757 titik di pekan sebelumnya.