arnews – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sempat menyatakan pemerintah akan membatasi pembelian BBM subsidi hanya untuk mereka yang berhak. Keijakan itu rencananya dimulai 17 Agustus nanti.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno memandang pembatasan penyaluran BBM bersubsudi tidak cukup berhasil jika menyasar kepada kendaraan pribadi.
“Pembatasan BBM dari sejak sekarang tidak pernah berhasil, lantaran akar masalahnya tidak ditangani. Kendaraan pribadi, terutama sepeda motor (84,5%) paling besar menggunakan BBM subisidi,” katanya, Jumat (12/7).
Menurutnya pemerintah harus berani mengambil langkah strategis seperti penyaluran BBM subsidi hanya untuk angkutan umum saja. Kebijakan tersebut menurutnya bisa diimplementasikan kepada daerah yang transportasinya sudah memadai.
“Pemerintah harus berani mengambil langkah strategis untuk daerah yang layanan angkutan umum sudah b agus, seperti di Jakarta, sepeda motor dan mobil tidak mendapat subsidi BBM. Subsidi BBM hanya diberikan bagi angkutan umum,” kata dia.
Djoko mencontohkan bagaimana masih ada daerah yanng transportasi umumnya kesulitan mendapat BBM subsudi.
“Program politism sehingga tidak pernah serius, hanya menakut-nakuti masyarakat. Di Kalimantan Selatan sudah beroperasi Bus Trans Banajrbakula, terkadang kesulitan mendapat BBM. Sungguh aneh, karena BBM subsidi diperamainkan oknum APH dan oknum SPBU,” pungkasnya.
Sebelumnya terkait rencana pembatasan pembelian BBM subsidi disampaikan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kebijakan itu rencanaya dimulai pada 17 Agustus nanti.
