arnews.id
arnews.id Media Online

Ketua Fraksi PKS DPR RI Nilai Pemerintah Belum Serius Atasi Kelangkaan Minyak Goreng

529

CILEGON, arnews – Kelangkaan minyak goreng ditengah-tengah masyarakat di sebagian wilayah Indonesia menjadi situasi yang miris melihat Indonesia memiliki lahan kelapa sawit ribuan hektar.

Menanggapi hal ini Ketua Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaeni menyayangkan kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat ini. Ia menilai pemerintah belum serius dalan mengatasi kelangkaan minyak goreng.

“Tentu kami dari Fraksi PKS sangat menyayangkan. Dalam hal ini pemerintah harus serius dalam menanganinya, bukan hanya sekedar menindak dalam artian ditindak secara formalitas. Kan sebelumnya sudah dibilang bahwa minyak goreng akan di pukul rata harganya sekian. Tapi di lapangan harganya beda sama yang diumumkan, begitu harganya mulai populer dan menyebar minyak goreng yang langka saat ini,” kata Jazuli saat menghadiri Hari Pers Nasinoal di Kota Cilegon, Minggu (27/2/2022).

Menurutnya, untuk mengatasi situasi kelangkaan ini, perlu ditertibkan para spekulan yang menimbun komoditi terutama minyak goreng.

“Jadi pertama yang harus ditertibkan itu para spekulan-spekulan yang menimbun dari komoditi ini, memang harus ditertibkan dan harus diselesaikan,” ujarnya.

Dijelaskan, pemerintah juga harus mengambil kebijakan terkait persoalan kelangkaan ini. Pemerintah, lanjut dia, perlu mengetahui bagaimana caranya supaya ada sinergi antara lahan sawit yang luar biasa dengan ketersedian minyak yang dibutuhkan oleh masyarakat.

“Yang kedua pemerintah harus mengambil kebijakan, Indonesia itu lahan sawitnya luar biasa jutaan hektar harusnya itu sinergi. PT Perkebunan Nusantara kita juga cukup banyak. Bagaimana caranya supaya ada sinergi antara kita punya lahan sawit yang luar biasa dengan ketersediaan minyak yang dibutuhkan oleh masyarakat. Meskipun kita tahu bahwa sawit ini banyak swasta – swasta dan privat-privat yang mengelolanya tapi konsesinya diberikan oleh pemerintah, minimal yang punya pemerintah dulu yang PTPN itu kan banyak juga,” terangnya.(Af)

Leave A Reply

Your email address will not be published.