arnews – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membongkar banyak hal yang aneh di balik kasus tertahannya 26.415 kontainer di sejumlah pelabuhan beberapa waktu lalu.
Juru Bicara Kemenperin Febri Antoni Arif menyoroti surat balasan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang disampaikan dan ditandatangani oleh Direktur Jendral (Dirjen) Bea dan Cukai Askolani terkait isi kontainer yang tertahan tersebut. Ia menilai isi surat tersebut belum transparan menjelaskan isi kontainer-kontainer itu.
Mulanya, Febri bercerita sehari sebelum kejadian terbitnya peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang aturan impor, yakni 16 Mei 2024, Menteri Perindsutrian Agus Gumiwang Kartasasmita bertanya kepada Askolani mengenai jumlah kontainer yang tertahan.
Melalui telepon, Askolani kala itu menjawab kontainer yang tertahan di pelabuhan ada sekitar 4.000 buah.
Namun pada 18 Mei 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Arilanggan Hartarto dan Sri Mulyani melakukan konferensi pers di Tanjung Priok dan menyatakan jumlah yang tertahan ada 26.415 kontainer.
Ia lantas mempertanyakan kenapa hanya dalam dua malam jumlah kontainer yang tertahan bisa melonjak drastis.
“Komentar kami, apakah Bandung Bondowoso itu melamar Roro Jonggrang dalam dua malam? Sehingga tiba-toba ada sekitar 21 ribu kontainer (tambahan), tiba-toba ada dua atau tiga pelabuhan,” katanya di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Rabu (7/8).
Kemenperin pun meragukan angka 26.415 tersebut dan mempertanyakan surat dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang dinilai belum mengungkapkan fakta sebenarnya.
Febri menyebut laporan tersebut terlalu makro karena hanya menyampaikan data berdasarkan kategorinya, bukan laporan barang per kode HS dan riniciannya.
“Kalau kami menyatakan belum transparan. Kami minta Menkeu lebih aktif lah. Padahal, Bu Menteri kan ekonom hebat, sudah tahu data yang dibutuhkan utnuk membuat kebijakan yang tepat. Ini harus berdasarkan data yang akurat, cepat. Kalau data yang dari DJBC, kami bingung barangnya mana, mana kode HS 8 digit dan lain sebagainya,” kata dia lebih lanjut.
Ia memaparkan dari data yang diberikan DJBC, tertulis sebanyak 21.166 kontainer berupa bahan baku dan penolong (80,13 persen), barang-barang konsumsi sebanyak 3.356 kontainer (12,7 persen), dan modal sejumlah 1.893 kontainer (7,17 persen).
Menurut Febri, angka itu dinilai terlalu luasm dan berkesan ada data dari puluhan ribu kontainer tersebut yang disembunyikan.
Adapun data yang disampaikan dalam surat Dirjen Bea dan Cukai baru menjelaskan terkait muatan 12.994 kontainer atau 40,19 persen dari data total 26.415 kontainer. Sisanya, isi 13.421 kontainer tidak dijelaskan dengan baik. Hal ini dinilai aneh dan janggal, menginngat Askolani mengklaim telah meloloskan semua kontainer tersebut dari pelabuhan.
Lazimnya, DJBC memiliki data tersebut pada sistem informasi digital 26/415 kontainer yang telah mereka loloskan tersebut dan mampu menyediakannya bagi Kemenperin dengan cepat.
“Kamu kan punya data supply-demand komoditas, kalau sudah bisa disandingkan, ada barang impor banyak masuk, kalau membahayakan barang sama di didalam negeri kami akan mitigasi. Industri dalam negeri kan juga banyak. Kalaubanjit barang pesanan ke industri banyak turun kalau turun ya mereka enggak produksi banyak-banyak,” tegas Febri.
