arnews – Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada Rabu (13/12) resmi menyetujui penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden.
Keputusan itu diambil usai DPR AS melakukan pemungutan suara dengan 221 anggota mendukung penyelidikan dan 212 anggota lainnya menolak.
Dalam sebuah pernyataan, Biden merespons tindakan Partai Republik yang menginisiasi penyelidikan ini sebagai ‘aksi pemakzulan yang tidak berdasar’.
Dia menyindir Partai Republik yang menghindari masalah aktual di AS lewa upaya pemakzulan dirinya.
“Alih-alih melakukan apa pun untuk membuat kehidupan rakyat Amerika lebih baik, mereka fokus menyerang saya denngan kebohongan,” kata Biden, seperti dikutip The Guardian.
Pemungutan suara ini sendiri digelar usai putra Biden, Hunter Biden, menolak panggilan pengadilan untuk hadir dalam pernyataan tertutup dengan anggota DPR.
Hunter Biden ogah hadir dan memilih untuk menegaskan kembali kesediaanya bersaksi di depan umum, sebuah tawaran yang ditolaj oleh Partai Republik di DPR.
“saya di sini untuk bersaksi pada publik, hari ini, untuk menjawab setiap pertanyaan sah komite,” kata Hunter Biden.
“Republik di sini ingin proses terbuka di mana rakyat Amerika bisa melihat taktik mereka. Mengekspos penyelidikan tak bersasar mereka, atau mendengat apa yang saya katakana,” lanjutnya.
Hunter Biden saat ini menghadapi dua dakwaan federal atas tuduhan soal senjata dan pajak. Saat bicara dengan wartawan, dia menyatakan penyesalan atas tindakannya di masa lalu sambil mengecam “kebohongan” Partai Republik mengenai keluarganya.
Sementara itu, penyelidikan pemakzulan terhadap Biden akan memperkuat posisi Partai Republik untuk mengajukan panggilan pengadilan dan mempertahankan penyelidikan mereka di pengadilan.
Gedung Putin sudah merespons pengesahan penyelidikan ini, gedung Putih berpendapat panggilan peradilan dari Partai Republik tidak sah karena Kongres AS ridak pernah meminta DPR untuk mengesahkan penyelidikan.
Kendati begitu, argument ini tak berlaku lantaran pemungutan suara di DPR sudah berhasil mengesahkan penyelidikan.
Anggota DPR AS dari Partai Republik menuding Biden berbohong kepada warga AS tentang urusan bisnis kontroversial Hunter di luar negeri. Kasus ini terjadi saat Biden masih menjadi wakil presiden Barack Obama.
Kendati begitu, belum pernah ada bukti kredibel yang dibawa Partai Republik yang menunjukan Biden terlibat dalam kasus ilegal.
