arnews – Taliban membubarkan Komisi Hak Aasi Manusia (HAM) Afghanistan yang independent karena dianggap tidak penting.
“Kami memiliki beberapa organisasi untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, organisasi yang terkait dengan peradilan,” kata wakil juru bicara pemerintahan Taliban, Inamullah Samangani kepda AFP.
Sejak memimpin pemerintahan pada Agustus 2021, Taliban telah menutup beberapa badan pemerintahan yang melindungi kebebasan warga di Afghanistan, termasuk menutup komisi pemilihan kementerian urusan perempuan.
Taliban juga telah menutup Dewan Keamanan Nasional dan Dewan Rekonsiliasi yang mempromosikan perdamaian.
“Departemen-departemen ini dianggap tidak perlu, jadi sudah dibubarkan. Tapi ke depan jika dibutuhkan bisa beroperasi kembali,” kata Samangani.
Afghanistan dibawah pemerintahan Taliban sedang dibawah ancaman bangkrut dengan defisit keuangan mencapai USD 500 juta.
Sejumlah pihak mengatakan penutupan lembaga HAM malah akan membuat Afghanistan kesulitan untuk mendapatkan bantuan internasional. Padahal selama ini Afghanistan sangat tergantung dengan bantuan asing.
