arnews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, Ben Brahim S. Bahat dan Anggota DPR Fraksi NasDem sekaligus istrinya Ary Ehgahni Ben Bahat menggunakan uang Korupsi untuk membayar dua Lembaga survei nasional.
KPK enggan mengungkapkan nama dua Lembaga survei dimaksud. Menurut KPK, Ben dan Ary menerima uang sebesar Rp8,7 miliar dari pemotongan anggaran yang seolah-olah dianggap utang dan suap.
“Mengenal besaran Jumlah uang yang diterima BBSB [Ben Brahim] dan AE [Ary Egahni] sejauh ini sejumlah Rp8,7 miliar yang antara lain juga digunakan untuk membayar dua Lembaga survei nasional,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Selasa (28/3).
KPK resmi menahan Ben dan Ary selama 20 hari pertama terhitung mulai hari ini hingga 16 April 2023 di Rutan Gedung Merah Putih KPK.
Ben selaku Bupati Kapuas diduga menerima fasilitas dan uang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas termasuk dari pihak swasta.
Sedangkan istrinya Ary, KPK menduga yang bersangkutan aktif ikut campur dalam proses pemerintahkan.
Satu di antaranya dengan memerintahkan beberapa Kepala SKPD untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam bentuk pemberian sejumlah uang dan barang mewah.
Selai itu Ben diduga menerima suap dari pihak swasta terkait izin lokasi perkebunan.
“Fasilitas dan uang digunakan untuk operasional pemulihan calin Bupati Kapuas dan Gubernut Kalteng termasuk pemulihan anggota legislative yang diikuti istrinya tahun 2019,” kata Joharis.
Ata perbuatannya, Ben dan Ary disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindan Pidana Korupsi (UU Tipikor) ji Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
