arnews – Saatuan Tugas kebakaran Hutan dan Lahan jambi menyebut sepanjang 2023 telah terjadi kebakaran hutan dan lahan seluas 229,54 hektare di wilayah mereka.
Dansatgas Kathutla Provinsi Jambi Brigjen TNI Supriono menyebut masalah itu kabnayakan sidababkan tindakan masyarakat yang membuka lahan dengan membakar hutan.
“Penyebab utamanya adalah masalah klasik, yakni masyarakat yang masih banyak suka membuka lahan dengan cara membakar.
Ia merinci dari total lahan terbakar, yang terluas berada di Kabupaten Batanghari yakni seluas 111.14 hekatare. Sedangkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan luas lahan yang terbakar yaitu 4,80 hektare.
Supriono mengatakan pihaknya selalu melakukan sosialisasi dan memperingatkan tentang bahaya kebakaran dan pembakaran hutan kepada masyarakat. Bila tidak diindahkan, satgas akan menindak pelaku pembakaran hutan dan lahan.
“Nanti bila mana sosialisasi juga tidak berubah, kami dari kepolisian akan menindak tegas,” kata Supriono.
Sementara itu, Walhi Jambi mengungkapkan monopoli air melalui Pembangunan kanal, telah memicu kebakaran hutan dan lahan. Diketahui, ada 27 perusahaan di Jambi yang diduga melalukan monopoli air.
Dwi Nanto, Manajer Analis dan Pembelaan Hukum Walhi Jambi, menyampaikan terxapat 904.424 hektare kawasan hidrologi gambut (KHG) dengan 14 titik di Jambi. Namun, sekitar 60 persen lahan itu diduduki Perusahaan dengan pengelolaan yang tidak ramah untuk ekosistem gambut.
“Ini budi daya berizin berupa perkebunan sawit dan hutan tanaman industry atau HTI. Kerusakan wilayah gambut Kebanyakan berizin,” katanua saat konferensi pers, Jumat (18/8).
Dwi mgngatakan, Perusahaan-perusahaan membangun kanal untuk merawat perkebunan kelapa sawit dan hutan industry.
Kala musim kemarau, kanal disekat untuk mengatur debit air yang juga menjadi pasokan untuk memadamkan tanaman yang terbakar. Sedangkan saat musim hujan kanal itu berguna mengeluarkan air yang mengendap di lahan gambut agar mengurangi tanaman milik Perusahaan.
Monopoli air yang dilakukan Perusahaan, sudah dirasakan warga Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mahendara Ulu, Tanjung Jabung Timur, Jambi.
Ahmad Fauzi, salah satu Waga Pematang Rahim, mengatakan apa yang dilakukan Perusahaan itu mengakibatkan perkebunan warga mudah kering dan rawan terbakar.
“Kalau masuk musim kemarau menjadi cepat sekali kering. Sebalinya, kalu musim hujan cepat sekali banjir,” tuturnya.
Dwu mengungkap, Walhi Jambi saat ini mendorong pemerintah agar mengevaluasi izin 27 perusahaan tadi, Sehingga pemulihan ekosistem gambut bisa dilakukan.
“Kita menekan pemerintah, izin 27 perusahaan itu harus dievaluasi,” katanya.
