arnews – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengkritik dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang dianggap tidak bisa menghentikan situasi kemanusiaan di Jalur Gaza Palestina imbas perang Israel-Hamas.
Kritik itu terlontar saat Retno hendak menghadiri pertemuan darurat Tingkat Menlu Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jeddah, Arab Saudi, pada Rabu (18/10). Ia lantas meminta OKI harus berperan lebih banyak soal konflik di Palestina.
“Mengingat DK PBB tidak mampu menajalankan fungsinya, maka untuk mendapatkan dukungan internasional yang lebih kuat OKI harus mendesak Sidang Majelis Umum PBB untuk mengadakan emergency session (rapat darurat),” kata Retno saat konferensi pers virtual.
OKI, lanjutnya, harus mendesak proses perdamaian yang berarti terus dilanjutkan untuk mencapau solusi dua negara.
Retno juga mengatakan OKI didirikan untuk membebaskan bangsa Palestina.
“Sekarang waktunya bagi OKI untuk bertindak dan kita harus bertindak bersama-sama,” kata Retno.
Di kesempatan itu, Retno menekankan Indonesia tak ingin melihat situasi Gaza sekarang ini digunakan oleh Israel dan negara-negara lain untuk menghilangkan isu Palestina dan hak-hak rakyat Palestina.
“Jangan biarkan israel terus melanjutkan okupasinya di tanah Palestina,” tambahnya.
Lebih lanjut, Retno menerangkan semua pihak relevan untuk membuat koridor kemanusiaan di Gaza dan memastikan hukum humaniter internasional dihormati.
Retno menilai bahwa memblokade akses listrik, air, dan BBM, serta menghukum warga sipil, bertentangan dengan hukum internasional.
Retno juga menegaskan upaya apapun mengarah kepada pengusiran penduduk di Gaza harus ditolak.
Kritikan Retno ini datang setelah Dewan Keamanan PBB gagal mengadopsi resolusi terkait usulan gencatan senjata untuk kemanusiaan dalam perang Israel vs Hamas.
DK PBB gaga setelah Amerika Serikat memveto resolusi yang menyerukan jeda kemanusiaan dalam konflik antara Israel dan Hamas untuk memungkinkan akses bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza pada Rabu (18/10).
Pemungutan suara resolusi yang digagas Brasil ini sempat tertunda dua kali dalam beberapa hari terakhir ketika AS mencoba menjadi perantara akses bantuan ke Gaza.
Dua belas anggota DK PBB memberikan dukungan rancangan resolusi tersebut, Sementara Rusia dan Inggris abstain.
