arnews – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemilu dilakukan bukan untuk memilih pemimpin ideal, tapi mencegah orang jahat jadi pemimpin.
“Pemilu itu harus dilakukan bukan karena kita ingin mendapatkan pemimpin yang ideal, baik,” kata Mahfud dalam ‘Forum Diskusi Pemilu’ yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam RI, Rabu (13/9).
“Tapi pemilu dilaksanakan untuk mencegah orang jahat menjadi pemimpin, untuk mencegah orang jahat jadi wakil rakyat. Itulah perlunya pemilu,” tambahnya.
Mahfud menyampaikan itu mengutip pernyataan dari Franz Magnis-Suseno sebagai pengingat dan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang Pemilu.
Mahfud juga menyinggung demokrasi dan pemilu apaliba berjalan sendiri tanpa aturan maka akan jadi liar. Oleh sebab itu, dibentuklah Penyelenggara Pemilu mengikuti asas Luber Jurdil.
Dalam proses dan tahapan maju Pemilu, Mahfud mengingatkan aka nada sejumlah narasi dari partai politik dan elitnya yang mungkin saja mengarah ke polarisasi dan membawa politik identitas.
“Publik pun harus menyadari ada elite politik yang sengaja memanfaatkan terjadinya polarisasi dengan politik identitas untuk mencapai kekuasaan. Maka mereka cenderung hanya akan memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompoknya,” katanya.
Mahfud menjelaskan bahwa politik identitas merupakan suatu cara yang digunakan didasari ikatan primordial serta untuk memojokkan atau mendisikriminasi sejumlah pihak baik itu minoritas atau bukan.
Politik identitas menurutnya berdeba dengan identitas politik. Ia menganggap identidas politk justru menjadi suatu keharusan untuk dimiliki para peserta Pemilu.
“Boleh ndak politik identitas? Itu definisinya dulu pahami. Poltik identitas itu memang tidak boleh kalau sebuah identitas politik digunakan untuk memecah belah bangsa,” ujar Mahfud.
