arnews – Pemerintah Peru membatalkan rencana untuk mengalihkan penjualan tiket masuk Machu Picchu ke perusahaan swasta, seminggu setelah pengunjuk rasa memblokir akses ke objek wisata paling terkenal di negara itu.
Saat unjuk rasa terjadi, layanan kereta api ke kawasan distrik Machu Picchu juga Sementara dihentikan. Jalan-jalan, hotel, dan restoran di sekitar Machu Picchu masih sepi karena situasi tersebut.
Setelah 15 tahun sistem tiket masuk Machu Picchu dikelola entitas negara. Pemerintah Peru mengumumkan perubahan sistem tiket, yang malah mendapat tentangan. Pemerintah Peru pun terpaksa mengakhiri kontrak dengan perusahaan penjualan tiket virtual, karena aksi unjuk rasa besar-besaran tersebut.
Rencana perubahan sistem tiket itu terjadi karena menurut Menteri Kebudayaan Peru Leslie Urteaga terjadi penyimpangan dan kerugian sebesar Rp28 miliar untuk hasil ppenjualan tiket tidak dilaporkan ke kantor negara.
Uerteaga akhirnya menyetujui permintaan para pengunjuk rasa setelah bertemu dengan presiden regional Cusco dan wali kota Cusco, distruk Machu Picchu.
Pihak berwenang berkomitmen untuk memindahkan penjualan tiket ke platform online yang dikelola oleh pemerintah pusat dan membatalkan kontrak dengan Joinnus, perusahaan penjualan tiket virtual yang dimiliki oleh salah satu kelompok ekonomi terkaya di Peru, yang telah mengambil alih layanan tersebut pada pertengahan Januari lalu.
Dilansir Stuff, layanan kereta api ke distrik Machu Picchu segera dibuka kembali, tapi kedatangan pengunjung ke situs warisan dunia UNIECO itu masih sedikit, cenderung sepi.
“Ini sepeti pandemi Covid-19, Anda hampir tidak melihat ada orang di sini,” kata Roger Monzon, seorang karyawan di hotel Inkas Land di distrik Machu Picchu.
