arnews – Keluarga DSA (29) yang merupakan korban penganiayaan hingga tewas Gregorius Ronald Tannur (31), mengaku mendapatkan upaya suap dari kubu anak anggota DPR RI tersebut.
Pihak keluarga mengklaim pihaknya ditawari sejumlah uang agar mau berdamai dengan pria yang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan jeratan pasal pembunuhan itu.
Hal itu diungkapkan adik kandung korban, berinisial ERA. Ia mengatakan, pada Selasa (10/10), rumahnya didatangi orang Bernama Fauzi, yang mengaku sebagai suruhan ayah Ronald, Edward Tannur.
“Dia datengin rumah kita, kemudian mau kasih santunan [tapi] tanpa sepengetahuan kuasa hukum kami. [Dia bilang] jangan ada yang tahu bahwa keluarga Ronald datang ke rumah,” kata ERA, dikutip dari CNNIndonesia.com.
Senada, pengacara korban, Dimas Yemahura mengkonfirmasi bahwa rumah keluarga kliennya didatangi seseorang Bernama Fauzi yang mengaku sebagai perantara dari ayah tersangka.
“Menyuruh orang untuk ke sini , meminta rekening [keluarga] korban dengan alsan jangan sampai pihak kuasa hukum itu tahu. Itu sangat mencederai proses hukum yang sedang berjalan,” katanya.
Namun, Dimas mengatakan, keluarga korban menolak tawaran itu. Mereka tak menghendaki pemberian dana karena ada embel-embel mereka harus mencabut laporan atau berdamai.
“Kami menolak segala bentuk pemberian apapun apakah itu santunan, apakah itu uang tali asih yang sifatnya mengintervensi jalanya proses hukum yang sedang berjalan,” ucap Dimas.
“Artinya jika ingin memberikan santunan, memberikan tali asih, maka memberikan tali asih itu tanpa embel-embel perdamaian, pencabutan perkara dan sebagainya,” tambahnya.
Dimas pun menyayangkan hal itu bisa terjadi. Menurutnya, tak selayaknya seorang pejabat public menyuruh orang melakukan hal-hal diluar koridor hukum.
Oleh karena itu, Dimas mengatakan, pihaknya akan menempuh upaya hukum untuk melaporkan orang-orang itu. Pun demikian terhadap ayah tersangka bila terbukti menyuruh anak buahnya mengintervensi keluarga korban
“Dan kami tim kuasa hukum akan melakukan langkah-lankah lebih lanjut terhadap oknum-oknum tersebur. Dan bila memang terbukti pejabat tersebut melakukan itu, maka kami akan juga melakukan proses hukum lebih lanjut,” katanya.
