arnews – Indonesia menolak usul Amreika Serikat (AS) untuk menggelar debat terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap etnis Uighur di China dalam Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sebelumnya, Washington mengusulkan resolusi untuk menggelar debat isu Uighur di PBB. Namun, Indonesia tidak mendukung resolusi tersebut.
Wakil tetap RI di Jenewa Febrian A Ruddyard mengungkapkan,” Indonesia memandang pendekatan yang diajukan oleh pengusung dalam Dewan HAM hari ini tak menghasilkan kemajuan yang berarti.”
Menurut Febrian, langkah itu tampaknya tak memberikan banyak dampak, mengingat resolusi itu tak mendapat persetujuan dan dukungan dari negara yang berkempentingan.
“Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Indonesia tak dallam posisi mendukung rancangan keputusan mengenai penyelenggaraan debat tentang situasi HAM di wilayah Otonomi Xinjiang Uighur,” katanya
Sementara itu, Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Indonesia, Axhsanul Habib, mengungkapkan alasan RI menolak resolusi itu karena tak ingin Dewan HAM dipolitisasi.
“Mengapa kita posisi menolak? Adalah karena kita tidak ingin adanya politisasi Dewan Ham yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang terkait misalnya dengan rivalitas politik,” kata Habib dalam konferensi pers pada Jumat (7/10).
Habib juga menekankan bahwa yang aling penting dalam penyelesaian isu HAM suatu negara merupakan upaya nasional.
“Itu harus national-led effort yang diutamakan secara inklusif dengan melibatkan para pihak yang ada di dalam negara tersebut,” katanya.
Diketahui China dan AS adalah dua negara yang tengah berebut pengaruh di dunia internasional. Mereka seringkali mengkritik kebijakan satu sama lain.
Indonesia sendiri kerap kali menyuarakan dukungan bagi Muslim yang tertindas seperti Rohingya di Myanmar dan Palestina.
